Pudj-Ono's Weblog

KILLER STATEMENT

pudjisolo — Sat, 12 Apr 2008 07:22:52 +0000

Ada sebuah istilah komunikasi negatif dalam Kecerdasan Emosional yang
disebut killer statement. Apa itu killer statement? Gampangnya, killer
statement itu adalah segala bentuk pernyataan kita yang kita keluarkan,
sadar maupun tidak, tetapi melukai dan mampu merusak mental maupun semangat orang lain.

Jenis-jenis killer statement ini, tanpa sadar kita dengar setiap hari, atau
barangkali tanpa sadar kita keluarkan dengan maksud bercanda, memotivasi,
tapi justru merusak. Nah, kalimat-kalimat perusak jiwa yang menghasilkan
perasaan yang negatif pada diri seseorang itulah yang seringkali kita sebut
killer statement.

Menariknya, sejarah dunia komik pun pernah mencatat akibat buruk dari
killer statement yang pernah diterima oleh dua anak bernama Jerry Siegel
dan Joe Shuster. Kisahnya begini. Di masa depresi yang melanda Amerika pada
1933, Jeery Siegel mempunyai ide menciptakan seorang tokoh pahlawan
anak-anak yang mempunyai kemampuan luar biasa.

Tenaganya lebih kuat dari besi, bisa terbang dan asalnya dari planet lain.
Maka, bersama dengan temannya yakni Joe Shuster yang pandai melukis,
diciptakanlah untuk pertama kalinya gambaran manusia baja tersebut. Tetapi
gambaran komik manusia super itu tidaklah begitu menarik. Kecaman dan
kritikan diterima.

Selama enam tahun berturut-turut komiknya pun ditolak sana-sini. Hingga
akhirnya, puncak kehancuran mental Siegel dan Shuster terjadi saat mereka
mendengar ada editor dari Detective Comics yang membutuhkan komik strips.
Lantas mereka pun mencoba menjual kepada mereka.

Tapi, saat membuka-buka dan melihat gambaran komik mereka, para editor pun
tertawa dan berkata, “Wah, nggak akan ada yang percaya dengan ide komik
seperti ini. Gambarnya murahan dan tak mungkin laku dijual”. Maka, karena
sudah terlalu frustrasi dengan penolakan dan kalimat yang menghancurkan
itu, Shuster dan Siegel akhirnya sepakat menjual komik serta segala hak
ciptanya kepada Detective Comics hanya senilai US$130.

Perhatikan baik-baik, hanya seharga US$130 ! Tapi, itulah kesalahan
terbesar Siegel dan Shuster akibat terlalu mendengarkan killer statement
yang diterimanya. Karena, beberapa saat setelah komiknya dibeli, karakter
komiknya ternyata menjadi pujaan. Anda pasti bisa menebak. Itulah tokoh
Superman, manusia Krypton dengan kemampuan terbang, penglihatan super serta
kekuatan fisik yang luar biasa.

Komik Superman menjadi begitu laris, hingga difilmkan, karakternya menjadi
tokoh idola anak-anak. Sementara Shuster dan Siegel, penciptanya yang
pertama, hanya bisa gigit jari. Tokoh Superman menjadi populer dan meraup
keuntungan miliaran dolar AS. Tapi tokoh penciptanya hanya mendapat US$130,
bahkan hidup dalam utang dan kemiskinan.

Untungnya, pada 1975 setelah mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari publik
yang menganggap Detective Comics tidak berperikemanusiaan dengan membiarkan
pencipta Superman hidup dalam miskin, akhirnya Detective Comics sepakat
memberikan jaminan finansial. Tetapi, kalau kita melihat kembali, itulah
harga dari sebuah killer statement yang telah menghancurkan karir dan
kehidupan dua orang bocah bernama Shuster dan Siegel.

Pembaca, kisah ini kiranya membuat kita sadar akan bahaya dari killer
statement dalam hubungan interpersonal kita. Memang, kadang killer
statement ini diucapkan tidak dengan intensi yang negatif, tapi dampaknya,
sungguh merusak! Namun, bisa juga killer statement ini diucapkan dengan
maksud khusus untuk menjatuhkan mental orang yang mendengarnya.

Tips penting

Untuk itu, ada beberapa tip penting bagi kita. Pertama, hati-hati dengan
killer statement yang mungkin kita ucapkan baik kepada anak kita, pasangan
hidup kita, rekan kerja maupun bawahan kita. Killer statement ini
menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan tanpa pertimbangan, bisa membunuh
potensi, kemampuan maupun karakter baik seseorang.

Karena itu, kalaupun Anda sedang stress, sedang tidak dalam kondisi mood
untuk bicara, merasa tidak puas dengan hasilnya, ataupun merasa tidak suka
dengan apa yang Anda saksikan, usahakan untuk menghindari menggunakan
kalimat yang bernada menghancurkan atau mencela.

Kedua, kita sendiri sebagai orang yang akan dan biasa menerima killer
statement dari orang-orang di sekitar kita, lebih baik kita siapkan anti
virus bagi kita sendiri. Anti virus ini berisi kalimat lain yang kita
ucapkan pada diri kita sendiri, meskipun orang lain sudah mengatakan killer
statement itu kepada kita.

Dalam workshop Kecerdasan Emosional yang kami lakukan, salah satu latihan
yang kami berikan adalah dengan menggunakan kalimat penguatan positif yang
cepat menetralkan meskipun orang lain telah mengatakan hal yang buruk
kepada Anda.

Menariknya, juga di salah satu acara kontes menyanyi, ada seorang penyanyi
kodang yang sudah tua, tapi diundang menjadi tamu untuk juri. Saat itu ada
seorang penyanyi yang mendapat penilaian buruk dan akhirnya tersingkir.
Saat sebelum mundur, si penyanyi tua ini memberikan nasihat, “Jangan
pedulikan hasil penilaian ini buatmu. Yang penting adalah kuatkanlah dirimu
terus. Sayapun tidak pernah menjuarai kontes menyanyi, toh dengan
kegigihan, saya bisa menjadi seorang penyanyi. Teruslah berlatih dan
buktikan dirimu bisa berhasil”. Wow, mata saya berkaca-kaca mendengar
motivasi dari sang artis dan bintang penyanyi tua ini.

Sungguh suatu kata-kata penguatan yang luar biasa. Andapun harus mengatakan
hal yang sama kepada diri Anda, saat Anda diberikan kata-kata negatif
ataupun killer statement. Ingatlah pembaca, jangan sampai potensi dan
kemampuan Anda dirusak oleh kata-kata dari kalimat orang yang tidak
bertanggung jawab. Merekalah yang sebenarnya punya masalah dengan diri
mereka.
Jangan biarkan mereka merusak diri Anda.
Jangan biarkan mereka mencuri mimpi Anda.

Sumber: Killer Statement oleh Anthony Dio Martin

KALO LAPTOP KITA DICURI…

pudjisolo — Sat, 12 Apr 2008 07:11:02 +0000

Reader: Stolen laptop! How do I protect my identity?

http://tech.yahoo.com/blog/null/88341 Wed Apr 2, 2008 5:28PM EDT
Reader Arash writes: Today my laptop was stolen, along with my TV. I used that computer for online shopping and bank account checking, and I am worried whether my identity can be stolen from the laptop. The people who broke into my house are probably the neighborhood kids, because they only took those two things, not the other electronics in my room. They probably aren’t after my identity, but who knows, maybe they’ll sell it to someone who is. What precautions should I take to prevent identity theft? I’ve already changed my email password and my bank passwords.
The most common computer crime isn’t virus attacks or hackers breaking into your network. It’s laptop theft. And as Arash notes, it offers one-stop shopping for anyone who can smash a window and grab a computer.
I won’t rehash advice here on protecting your laptop from theft and the importance of encrypting data. This post assumes it’s too late, and the laptop is gone. Preventive measures are a topic for another day.
Acting quickly is key when it comes to preventing identity theft. You’re right to have taken the first step already, which is to change every password you can think of. If you have a copy of your bookmarks file (it’s a good idea to make a backup), go through and systematically change every login password on the list. It’s not just banks and email accounts that will need updates, but also shopping sites (like eBay and Amazon) and social networking sites, too. Remember that a crook won’t need your actual password to get into any of these places if you’ve used “remember me” on the site or have set browser or toolbar auto-fill features to automatically enter passwords for you. One click could be all it takes to order thousands of dollars worth of merchandise on your behalf. It’s also a good idea to go through your old credit card statements to make sure you’ve gotten every website you’ve done business with in the last six to 12 months.
Your next step should be to cancel and replace your credit cards-at least any you’ve ever used online. Even if you think you’ve changed all your passwords, chances are that you’ve missed one. Getting a new credit card takes minutes and provides pretty much foolproof protection.
After you line up your new cards, add a fraud alert message to your credit report. It can help to protect you if someone tries to open a new account under your name. A fraud alert still lets you open new accounts, but it requires that creditors take extra steps to verify that you are who you say you are. An initial security alert stays on your account for 90 days. You can file an extended alert (for seven years) later if you are victimized. Phone numbers for each credit agency are at the bottom of this post. Note that you may need a current copy of your credit report in order to file the alert.
Now that things have settled down, file a police report and get a copy of it-this is critical if you’re filing an insurance claim. Since your laptop was stolen during a break-in, your local police department is the place to call. The Federal Trade Commission (FTC) handles many computer crimes but probably won’t get involved unless you’re actually a victim of identity theft. (If you are, visit this site.) Hopefully, if you’ve followed these instructions, that won’t be the case!
Finally, keep an eye on Craigslist and eBay for your laptop. You’d be shocked by how many stolen laptops are unloaded on these sites, often very quickly. If you see a listing that matches your machine (especially if you can verify that it really is yours), alert the authorities and see if they can help you recover it. Good luck.
Credit agency phone numbers:
Experian: 800-493-1058
Equifax: 866-640-2273
TransUnion: 800-916-8800

POLITISI UBERSEKSUAL

pudjisolo — Thu, 10 Apr 2008 16:53:23 +0000

Politik kini bukan lagi barang yang tabu, hampir di setiap sudut kehidupan selalu tidak lepas darinya. Dus, kehidupan politik negeri hari ini begitu menarik, tepatnya begitu semarak ! Indonesia kini memiliki 33 propinsi, 349 kabupaten dan 91 kota, yang bila dirata-rata kurang dari 4 hari sekali di negeri ini ada pesta politik demokrasi, langsung oleh rakyat ! Itu belum termasuk pemilu presiden dan legislatif. Semaraknya kehidupan politik tersebut sudah barang tentu melibatkan hiruk pikuk kapital yang juga semarak. Hanya saja, hasilnya terhadap keberpihakan rakyat sering tidak semarak. Keberpihakan terhadap rakyat hanya menjadi jargon, seringnya hasil seleksi politik yang semarak tersebut menghasilkan politisi yang melupakan pemilihnya. Itulah mengapa penulis kali ini ingin mengemukakan gagasan tentang pentingnya menjadi politisi uberseksual. Tentu, tulisan ini tertuju kepada politisi kaum laki-laki, karena jujur saja kuota 30 % kaum perempuan masih sekedar ide normatif, faktanya politisi kita kini diisi dan didominasi oleh kaum lelaki.
Uberseksual sebenarnya adalah istilah tren dalam gaya hidup kaum Adam. Ia amat populer belakangan ini. Popularitasnya semakin menanjak ketika hiruk pikuk politik negeri Paman Sam bergelora. Pencalonan Barack Obama menuju Presiden AS adalah alasannya. Barack Hussein Obama mengaliri darah Kenya menjadi bakal calon presiden AS pertama keturunan Afrika. Pamor Obama bukan cuma terdongkrak lantaran ia berkulit hitam. Tetapi, juga lantaran ia dikenal sebagai uberseksual. Istilah yang membikin dunia (lelaki) tak lagi sama. Berakar dari kosa kata Jerman, uber berarti “di atas” atau “superior”, sedangkan sexus berarti “gender”. Super bukan dalam terminologi kemampuan fisik yang super. Ia juga sama sekali tidak terkait dengan kelainan seksual.
Uberseksual adalah evolusi dari tren gaya hidup kaum Adam yang sudah dianggap so last, metroseksual. Jika lelaki metroseksual sering menempatkan penampilan dirinya sebagai hal terpenting sedangkan bagi lelaki uberseksual, kualitas dan integritas diri berada pada prioritas terpenting. Kaum lelaki metroseksual biasanya selalu melakukan perawatan tubuh dan wajahnya, kaum ini berpikir dan bertindak dengan lebih menonjolkan aspek feminim pada dirinya. Mereka menjadikan penampilan yang prima sebagai obsesi dan mutlak, tidak peduli biaya yang dikeluarkannya. Mereka sebenarnya adalah lelaki yang mengagumi dirinya sendiri atau biasa disebut narsistik. Mereka akan sangat tersanjung jika lingkungan sosialnya membicarakan hal-hal yang baik tentang dirinya.
Istilah uberseksual dicetuskan pertama kali dan dipopulerkan oleh Mariam Salzman lewat buku The Future of Men (2005). Uberseksual adalah istilah bagi lelaki dengan kepribadian super-unggul. Dalam wacana uberseksual, penampilan fisik tak menjadi ukuran absolut, meski itu penting. Ciri menonjol lelaki uberseksual, adalah rasa percaya diri yang kuat, cerdas, tanpa kompromi, dinamis, maskulin, atraktif, stylish, serta memiliki komitmen kuat melakukan hal berkualitas di semua lini kehidupan, tapi juga hangat. Seorang uberseksual mengetahui mana yang baik dan buruk, sangat peduli terhadap lingkungan disekitarnya. Uberseksual karenanya merupakan perpaduan antara sifat gentle, rasa percaya diri yang tinggi, ketegasan, dan rasa belas kasih (compassionate). Sejatinya, uberseksual mengisi ruang-ruang kosong pada metroseksual, sekaligus merevisinya. Barack obama adalah salah satu politisi yang mengikuti tren uberseksual. Mulanya pada 2005 ketika nama Obama tercantum di deretan lelaki uberseksual top dunia. Ia brilian, penuh percaya diri, dan visioner.
Gambaran sebagian besar politisi kita kini adalah metroseksual, mereka senang disanjung, dipuji dan tidak mau disalahkan. Para politisi negeri ini masih berkutat pada kebutuhan untuk diri sendiri, dengan enak mereka memakai segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan negara untuk kepentingannya, dengan harapan disanjung oleh rakyat. Bahkan mereka sangat bangga bila berkunjung mendapat sambutan rakyat dengan meriah, spanduk sudah terhampar mengucapkan selamat datang. Bila berpidato mereka merasa orang yang paling berjasa atas kemajuan negara/daerah yang dicapai, karenanya merasa hanya dirinya yang pantas untuk mendapat pujian. Padahal sejatinya perilakunya jauh dari harapan rakyat. Alih-alih mereka ikut mengawal transisi demokrasi negeri ini berjalan ke arah yang lebih baik, justru mereka memerosokkannya. Politisi kita kini semakin hari semakin menunjukkan perilaku dan sikap yang menimbulkan antipati masyarakat luas. Seringpula mereka memanfaatkan dan memanipulasi masyarakat “yang tidak melek”. Bahkan tak jarang mereka mempertajam perasaan kontras dan ketidakadilan di tengah rakyat yang sudah kecewa dengan praktek kekuasaan. Masih segar diingatan kita dengan pembelian mobil dinas pejabat kabupaten Brebes, sementara warga di kabupaten tersebut di dera gizi buruk. Belum lapuk ingatan kita ketika ratusan trilyun rupiah kerugian negara hampir pupus kembali karena penghentian perkara BLBI yang diikuti kasus dugaan suap jaksa milyaran rupiah, sementara pada saat yang hampir sama rakyat di Makassar mati kelaparan, sementara di tempat yang lain nekat mencuri untuk makan. Kepada siapa rakyat berharap, kalau tidak kepada wakil dan pemimpinnya ?
Harus diakui pula, semaraknya kehidupan politik diikuti pula dengan semaraknya konflik.Bukan kedewasaan yang diunggulkan, tapi justru konflik kepentingan antar sesama elit seringkali diturunkan kepada massa akar rumput yang akibatnya sering menjadi konflik horizontal yang merugikan masyarakat luas. Sengketa Pilkada di berbagai daerah adalah contohnya. Rendahnya tingkat kedewasaan dan integritas politik para politisi kita hari ini tidak lepas dari pola rekrutmen yang mengantarkan mereka pada posisi politik strategis. Pemilu sebagai pintu masuk untuk berkiprah di tanah politik bagi politisi masih menjadi idealita yang jauh dari realita, rekrutmen yang ada masih jauh dari komitmen, kapabilitas dan integritas. Alih-alih menghasilkan politisi uberseksual, uber-uberan pragmatis yang terjadi ! Kita tidak bisa berharap kedewasaan politik masyarakat akan muncul manakala tanggung jawab dan kedewasaan politik politisi belum terbangun. Sebab relasi politik antara politisi dan konstituennya lewat komunikasi yang lebih intens meski dalam situasi yang kurang sehat berpotensi menyerupakan sikap politik elit dan konstituennya. Jika politisi hanya menjadikan konstituen sebagai tameng dan alat legitimasi semata, kita khawatir masa depan demokrasi di negeri ini justru berujung pada anomali.
Esensi politisi, adalah orang-orang yang selalu memegang urat nadi rakyat, sehingga harus mampu mengartikulasi kepentingan rakyatnya. Bila uberseksualitas menjadi pilihannya, maka kita akan menemukan politisi dengan budaya baru yang didasarkan kepada pertimbangan rasionalitas, integritas, komitmen, kepribadian, serta moralitas dalam setiap prosesi politik. Pertanggungjawaban moral dari setiap politisi adalah menyadari bahwa apa yang menjadi sikap dan perilakunya di depan publik merupakan sebuah pendidikan politik bagi rakyat, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perilaku politik yang curang, sama saja dengan sengaja menyuguhkan pendidikan politik yang tak sehat bagi masyarakat. Masa depan politik bangsa ditentukan pula oleh seberapa besar kualitas pendidikan politik yang disuguhkan melalui gerak para politisi di atas panggung kekuasaan. Bila para politisi hari ini dan kedepan adalah mereka yang memiliki integritas, komitmen, kapasitas dan kepedulian terhadap rakyatnya alamat negeri ini pada jalur yang benar dalam menguber kesejahteraan untuk rakyatnya. Bila tidak, adios uberseksual !!

LEBIH MEMAKNAI KEMERDEKAAN

pudjisolo — Thu, 10 Apr 2008 16:51:45 +0000

Merdeka !! Merdeka !! Merdeka !!
Itulah kata yang paling populer sesaat setelah Bung Karno membacakan naskah proklamasi dari Pegangsaan Timur, 62 tahun yang lalu. Dari jantung Jakarta hingga pelosok nusantara kata-kata penuh semangat itu menggema. Kata-kata itu secara sesaat mampu meluluhlantakkan penderitaan, rasa tertindas bahkan kelaparan sekalipun. Ada kesepakatan harapan didepan yang menjadi semangat ; Enyahnya penjajah dari nusantara. Peran para pahlawan tidak terhitung jasanya. Memang pekerjaan-pekerjaan besar dalam sejarah hanya dapat diselesaikan oleh mereka yang mempunyai naluri kepahlawanan. Para pahlawan pendahulu telah memerankan dengan baik, sehingga bisa menjadi tauladan. Dalam berjuang, mereka senantiasa mengedepankan nilai-nilai keberanian, kesabaran, pengorbanan, kompetisi, optimisme, dan siap sedia dengan segala kemungkinan yang terjadi saat itu. Tekad mereka kuat, membebaskan Indonesia dari penindasan dan tirani kaum imperialis. Begitulah, para pahlawan telah sanggup memikul beban besar sejarah masa itu, sehingga bangsa ini memperoleh kemerdekaannya. Merdeka! Selamat tinggal penjajah!
Kini, 62 tahun telah berlalu. Setiap tahun kalimat itu kembali diucapkan melalui upacara bendera, media-media, bahkan pada berbagai kegiatan dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Hingga hari kesekian setelah tanggal peringatan kemerdekaan itu pun, masyarakat masih saja mengadakan kegiatan-kegiatan yang katanya sebagai wujud kegembiraan meraih kemerdekaan. Namun, apa benar Indonesia sudah merdeka? Sebenarnya apa makna kemerdekaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dll; berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa. Bila merdeka berarti lepasnya Indonesia dari cengekeraman penjajahan Belanda dan Jepang, ya kita sudah merdeka. Kita sudah lepas dari penjajah, bebas menentukan nasib sendiri. Namun bila cengkeraman penjajah dalam bentuk lain, kita belumlah merdeka. Angka kemiskinan mencapai 37 juta jiwa, Tingkat kesehatan masih kategori sangat buruk, lebih dari 20 % penduduk menganggur. Lalu merdeka yang bagaimana ? Belum lagi diplomasi luar negeri kita sangat lemah. Tentu kita amat paham bagaimana kita menjadi bulan-bulanan negara yang sangat kecil, Singapura, mereka leluasa mengeruk pasir dari Indonesia untuk menambah luas daratannya, dalam pelaksanaan kerjasama pertahanan antara kedua negara kita dibuat mengikuti aturan negara kecil tersebut. Kita pun juga tak kuasa melihat geliat ekonomi negara-negara Asia ; Cina, India, Vietnam dan Malaysia yang membombardir produk-produknya ke Pasar Indonesia. Bahkan sekalipun produk mereka racun dan berbahaya bagi kesehatan (permen, obat palsu, mainan anak, dll) kita pun masih mau menerima. Itu semua belum berakhir. Di bidang Olah raga, kita saat ini sudah tidak menjadi negara yang disegani di ASEAN, dibidang andalan, bulu tangkis, kita bukan lagi kandang macan, apalagi sepak bola, hanya menjadi bulan-bulanan. Para pejabat negara pun tidak mau kalah bersaing dalam usaha menjadikan bangsa ini semakin terpuruk. Tingkat pelayanan birokrasi masih kategori buruk di Asia. Para pejabat menjauh dari rakyat.
Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !
Teriakan itu barangkali masih acap kali keras, tapi pekikannya sudah kehilangan semangat apalagi idealisme. Kita adalah bangsa merdeka yang kehilangan prestasi. Kalaupun toh ada prestasi maka hanya korupsi yang kita andalkan. Laporan Transparency International-Indonesia (TII) beberapa waktu lalu tentang IPK (Indeks Persepsi Korupsi) memberikan gambaran betapa sulitnya memberantas korupsi di negeri ini. Para pengusaha yang menjadi responden TII tersebut mengungkapkan, bahwa insiatif suap justru lebih banyak dilakukan aparat. Lembaga Peradilan adalah yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap. Nilainya hingga 100%. Lebih dari 4 dari 10 keluarga di Indonesia harus menyuap demi memperoleh keadilan. Bea cukai berada pada urutan kedua dengan angka 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, Polisi 78%, dan Pajak 76%. Di Pemda, Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana dilaporkan oleh kalangan pelaku usaha, tingkat inisiatif suapnya hingga 84%; disusul Dinas Kimpraswil 82%; pengurusan izin usaha 82%. Hampir seluruh urusan di negeri ini akan sulit jika tanpa uang pelicin. Seorang pengusaha dari Surabaya “menitipkan pesan”, bahwa untuk meloloskan 3 kapal yang bermuatan kayu sampai ke gudang, mereka harus merelakan 2 kapal penuh muatan kayu sebagai “tiket masuk pelabuhan”.
Selama 30 tahun terakhir, sedikitnya ada US$ 40 miliar anggaran pembangunan yang masuk ke kocek pribadi karena perilaku korupsi (Media Indonesia, 31/03/2002). Setiap tahun, lebih dari US$ 1 triliun (lebih dari Rp 8.000 triliun) habis dibayarkan sebagai uang suap dalam berbagai bentuk, terutama di negara-negara berkembang (Forum Keadilan, No. 41, 26 Februari 2007). Bagaikan sebuah virus, korupsi kini sudah menyebar dan mulai berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya di ranah politik, hukum, birokrasi, dan pemerintahan yang tertimpa korupsi. Di bidang pendidikan pun, yang notabene merupakan institusi pencerdasan, pembentukan karakter generasi muda, serta salah satu media penentu masa depan bangsa, tak lepas dari jeratan korupsi. Negara Indonesia berada pada urutan ke-3 sebagai negara terkorup di Asia. Prestasi itu cukup menggembirakan karena beberapa tahun sebelumnya, LSM (lembaga swadaya masyarakat) asal Jerman melakukan survei yang dimuat dalam majalah Der Spiegell, Indonesia adalah negara yang paling korup.

Usia
Ada dua cara untuk mengukur kedewasaan sebuah bangsa. Kedua cara tersebut semua penglihatannya diarahkan pada umur. Yakni, pertama mengukur kedewasaan dari melihat usia sejarah. Meskipun bukan termasuk bangsa berusia tua, namun kita juga bukan lagi bangsa berusia muda. Usia kita sudah 62 tahun. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia ibarat bayi yang belajar merangkak, kemudian berdiri dan tumbuh mengarungi rentang jejak kesejarahan. Kita telah melewati banyak hal. Enam kader bangsa telah bergantian memimpin negeri ini. Dari umur sejarah, tentu kita lebih berumur di banding Malaysia, Vietnam maupun beberapa negara Asia yang lain. Artinya, cara pertama ini melihat lebih pada rekam kesejarahan. Kedua, usia aktual. Usia ini adalah usia kekinian berupa pencapaian yang bisa dirasakan sekarang. Cara ini melihat bangsa Indonesia secara lebih utuh dan lebih obyektif mengenai apa yang menimpa dan dialami oleh bangsa Indonesia sekarang. Untuk lebih jernih membangkitkan semangat, maka usia aktual ini menjadi lebih tepat untuk digunakan. Usia ini dalam banyak hal tidak sebanding lurus dengan umur sejarah. Semakin panjang umur sejarahnya, bukan berarti semakin baik kondisi umur aktualnya. Dan itulah yang terjadi di negeri kita. 62 tahun sudah kita merdeka namun penjajahan dalam arti lain masih menggerogoti bangsa ini. Saat ini kita masih saja dijajah oleh kebodohan, ketidaktertiban, kebohongan, korupsi, dan lain hal sebagainya yang akhirnya menyebabkan kesejahteraan belum sampai kepada masyarakat seluruhnya.
Merdeka bukan sekedar punya pemerintahan, punya bendera dan punya lagu kebangsaan. Itu beban sejarah para pendahulu yang telah selesai diemban. Kini bebannya berbeda. Merdeka bagi kita adalah menjamin terselenggaranya distribusi hasil kemerdekaan, meratanya kesejahteraan, terbebasnya bangsa dari kebodohan, kemiskinan dan kelaparan. Merdeka adalah ketika kita mampu berteriak lantang di dunia, menegasikan eksistensi sebagai bangsa besar di hadapan negara manapun, termasuk Singapura dan Australia. Bagi diri pribadi, merdeka berarti adanya kesadaran bahwa ketika kita berbuat curang (penipuan, KKN, penyalahguanaan wewenang, dll), hal tersebut akan merusak pranata sosial yang diidamkan para pendahulu. Merdeka berarti tumbuhnya keyakinan bahwa ada hak orang lain diujung hak kita. Sudah merdekakah kita?

URIP, BLBI DAN SBY

pudjisolo — Thu, 10 Apr 2008 16:49:35 +0000

Pada Minggu (2/3) sore, Urip Tri Gunawan, Jaksa Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Kasus BLBI II, tertangkap tangan menerima suap sebesar 660.000 dolar AS (Rp 6,1 miliar) oleh tim penyidik KPK. Sore itu, Urip langsung ditetapkan sebagai tersangka. Urip disinyalir menerima suap dari Artalita Suryani. Namun, Urip sempat menyangkal hal tersebut dengan berdalih Artalita merupakan pembeli permata yang dijualnya. Sehari kemudian, Artalita yang ternyata juga Bendahara di sebuah Partai berbasis Islam Tradisional ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Seperti telah diberitakan oleh beberapa media, Kejaksaan Agung, (29/2), menghentikan penyelidikan dua kasus BLBI II, yaitu kasus BLBI yang melibatkan obligor Bank Central Asia (BCA) Anthony Salim, dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim. Kejaksaan Agung mengaku tidak menemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi dalam kedua kasus tersebut. Belum genap seminggu kita dibuat gempar oleh pemberitaan diberbagai media tentang penangkapan Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Kasus BLBI II tersebut. Berbagai respon bermunculan dimasyarakat, dari mulai apresiatif terhadap KPK, pesimis terhadap penegakkan hukum hingga ada yang terisak tangisnya.
Lihat saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Jurubicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, merasa prihatin dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Urip Tri Gunawan. Bahkan Jaksa Agung Hendarman Supandji harus terisak tangisnya. Bahkan Komandan Kejagung itu buru-buru menegaskan bahwa kasus dugaan suap Jaksa Urip tersebut tidak ada kaitannya dengan institusi Kejagung. Apapun komentar argumentasi pemerintah melalui Istana ataupun Gedung Bundar terkait penangkapan jaksa Urip tersebut, menarik untuk mencermati kasus tersebut dalam dua perspektif.
Pertama adalah keberhasilan, dari perspektif ini kita harus memberikan apresiasi positif terhadap hasil yang ditunjukkan oleh KPK dengan penangkapan jaksa Urip. Bahkan ada secerah harapan bahwa hukum tidak tebang pilih. Ketegasan aparat penegak hukum seperti KPK sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal tersebut ibarat oase di padang gersang penegakkan hukum di negeri ini. Harapannya bahwa pengungkapan kasus Jaksa Urip, yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Klungkung, Bali itu dapat menjadi momentum buat penangkapan lainnya. Selain itu, meski bukan pertama kali apatisme masyarakat terhadap aparat kejaksaan, kasus penangkapan mestinya menjadi entry point bagi refleksi aparat Kejaksaan Agung untuk melakukan pembenahan ke dalam.
Di samping itu juga ada optimisme, bahwa sudah sepatutnya hasil kesimpulan Tim yang menyebabkan pimpinan Kejagung mengambil keputusan Penghentian Pengusutan BLBI harus dibatalkan. Untuk kemudian, Kejaksaan Agung harus membentuk tim baru dan tidak dibawah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) karena tim yang lama dapat dianggap gagal dengan adanya indikasi dipengaruhi pemberian uang. Selain itu, KPK juga diharapkan segera bisa mengungkapkan dengan cepat dan transparan. Atau bahkan langkah progresif KPK ini harus diikuti dengan keberanian untuk mengambil alih kasus BLBI tersebut. Mengingat, kader terbaik Kejagung yang menangani kasus BLBI itu (yang konon telah dipilih berdasarkan karakter, sifat, pribadi dan tanggung jawab profesional yang mantap), ternyata ompong dan gampang disuap. Tentu kemudian bila hukum mampu dijalankan dengan tegas dan progresif maka potensi kerugian negara akibat kasus BLBI bisa dapat dikembalikan.
Perlu diingatkan kembali bahwa kasus BLBI telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan bebannya masih akan ditanggung oleh negara serta rakyat Indonesia hingga beberapa puluh tahun yang akan datang. Berdasarkan audit BPK, nilai penyimpangan dalam kasus BLBI mencapai Rp 138,4 triliun dalam aspek penyaluran serta Rp 84,842 triliun dalam aspek penggunaan dari total BLBI yang dikucurkan senilai Rp 144,5 triliun. Kerugian besar bagi negara juga terjadi ketika obligor BLBI tidak melunasi kewajiban-kewajibannya kepada pemerintah dan hanya menyerahkan aset-asetnya yang undervalue, tak layak, dan bahkan fiktif sebagai penyelesaian utang-utangnya tersebut. Menurut BPK, dari Rp 132,7 triliun nilai aset yang diklaim obligor saat penyerahan, nilai komersial riil dari aset tersebut hanya Rp 12,29 triliun.
Kerugian lebih besar terjadi ketika selanjutnya pemerintah menyuntikkan dana obligasi rekapitalisasi sebesar Rp 431,6 triliun untuk memperkuat modal perbankan yang pembayaran pokok dan bunganya harus dicicil pemerintah setiap tahunnya melalui alokasi pembayaran utang dalam APBN. Ironisnya, setelah menerima suntikan obligasi rekap, bank-bank tersebut justru dijual kepada pihak swasta asing dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai obligasi rekap yang diterimanya tersebut. Sebagai contoh BCA yang 51 persen sahamnya dijual seharga Rp 5,3 triliun, padahal menerima suntikan obligasi rekap senilai Rp 60,9 triliun.
Nah berikutnya dari perspektif negatif, yakni penangkapan kasus Jaksa Urip semakin menambah daftar panjang indikasi bahwa selama ini yang diperbincangkan di warung kopi sampai kafe tentang perilaku buruk aparat penegak hukum adalah benar adanya. Perjalanan reformasi yang sudah 10 tahun tidak memberikan dampak positif. Perilaku aparat hukum, mereka tidak semakin baik, tapi malah semakin jelek. Kepekaan mereka pun sangat lemah. Lihat saja, ditutupnya kasus BLBI II yang merugikan negara trilyunan rupiah diikuti dengan penyuapan Jaksa Urip milayaran rupiah hampir bersamaan waktunya dengan tewasnya Ibu yang mengandung bersama anaknya di Makassar karena kelaparan tiga hari tidak makan. Ironi bukan ?
Ironi tersebut semakin bertambah, manakala kita kaitkan dengan perspektif penegakkan hukum ke depan. Bisa jadi saat ini dan ke depan akan muncul rasa saling curiga. Akibatnya tindakan memakan “mangsa” akan justru bisa lebih marak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan saling berlomba-lomba. Aparat kepolisian akan “memakan” terlebih dahulu mangsa karena kehawatiran, daripada mereka bertindak jujur dan bersih toh mangsa akhirnya dimakan oleh aparat kejaksaan, mending mereka makan duluan. Demikian pula dengan kejaksaan, dari pada mereka berlaku jujur dan bersih toh nanti mangsa akhirnya dimakan oleh aparat pengadilan, mending mereka makan duluan. Dan kalau sudah terjadi demikian, maka masing-masing mereka akan saling mengintip pendapatan sampingan tersebut, ujung-ujungnya masyarakat menjadi korban dan penegakkan hukum di negeri ini bergerak ke arah yang semakin suram.
Dugaan negatif lainnya adalah Urip ini hanyalah martir yang sengaja dikorbankan. Artinya keberhasilan penangkapan Urip memang sudah diskenario untuk menyelamatkan Sang Kakap. Lihat saja, berbagai media langsung menyorot buruknya perilaku aparat penegak hukum. Sementara Sang Kakap dengan ratusan trilyun rupiah tetap saja melengang tanpa salah, karena secara hukum kasusnya dinyatakan selesai. Meski penghentian kasus BLBI tidak populis, tapi dengan penangkapan Jaksa Urip, pemerintahan SBY akan terkesan serius dalam pembersihan aparat hukum yang kotor. Tapi dugaan entah ini bagian dari deal politisi dengan pemegang kapital untuk menghadapi 2009, perlu diteliti lagi.
Semestinya kasus Urip Tri Gunawan, Jaksa Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Kasus BLBI II, yang tertangkap tangan menerima suap sebesar 660.000 dolar AS (Rp6,1 miliar) oleh tim penyidik KPK bisa menjadi pintu masuk pemebrsihan aparat hukum kotor dan korup, khususnya menjadi push factor pemberdayaan aparat penyidik dan penuntut untuk lebih profesional dan bersih. Selain itu, kasus ini juga bisa menjadi pelajaran betapa pentingnya untuk menerapkan hukum dengan lebih progresif, yakni penerapan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya diperlukan langkah politik yang tegas untuk membangun kultur baru aparat hukum di Indonesia. Langkah politik tersebut bisa berupa terobosan baru dengan cara perubahan UU, penggunaan hak politik dewan seperti pansus atau panja, angket, serta penggantian pimpinan aparat hukum sampai level tertentu. Juga yang tak kalah penting yakni peningkatan pengawasan oleh parlemen. Kalau kasus Buloggate saja bisa menjatuhkan Presiden, bagaimana dengan kasus ini ?