LEBIH MEMAKNAI KEMERDEKAAN

Merdeka !! Merdeka !! Merdeka !!
Itulah kata yang paling populer sesaat setelah Bung Karno membacakan naskah proklamasi dari Pegangsaan Timur, 62 tahun yang lalu. Dari jantung Jakarta hingga pelosok nusantara kata-kata penuh semangat itu menggema. Kata-kata itu secara sesaat mampu meluluhlantakkan penderitaan, rasa tertindas bahkan kelaparan sekalipun. Ada kesepakatan harapan didepan yang menjadi semangat ; Enyahnya penjajah dari nusantara. Peran para pahlawan tidak terhitung jasanya. Memang pekerjaan-pekerjaan besar dalam sejarah hanya dapat diselesaikan oleh mereka yang mempunyai naluri kepahlawanan. Para pahlawan pendahulu telah memerankan dengan baik, sehingga bisa menjadi tauladan. Dalam berjuang, mereka senantiasa mengedepankan nilai-nilai keberanian, kesabaran, pengorbanan, kompetisi, optimisme, dan siap sedia dengan segala kemungkinan yang terjadi saat itu. Tekad mereka kuat, membebaskan Indonesia dari penindasan dan tirani kaum imperialis. Begitulah, para pahlawan telah sanggup memikul beban besar sejarah masa itu, sehingga bangsa ini memperoleh kemerdekaannya. Merdeka! Selamat tinggal penjajah!
Kini, 62 tahun telah berlalu. Setiap tahun kalimat itu kembali diucapkan melalui upacara bendera, media-media, bahkan pada berbagai kegiatan dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Hingga hari kesekian setelah tanggal peringatan kemerdekaan itu pun, masyarakat masih saja mengadakan kegiatan-kegiatan yang katanya sebagai wujud kegembiraan meraih kemerdekaan. Namun, apa benar Indonesia sudah merdeka? Sebenarnya apa makna kemerdekaan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dll; berdiri sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa. Bila merdeka berarti lepasnya Indonesia dari cengekeraman penjajahan Belanda dan Jepang, ya kita sudah merdeka. Kita sudah lepas dari penjajah, bebas menentukan nasib sendiri. Namun bila cengkeraman penjajah dalam bentuk lain, kita belumlah merdeka. Angka kemiskinan mencapai 37 juta jiwa, Tingkat kesehatan masih kategori sangat buruk, lebih dari 20 % penduduk menganggur. Lalu merdeka yang bagaimana ? Belum lagi diplomasi luar negeri kita sangat lemah. Tentu kita amat paham bagaimana kita menjadi bulan-bulanan negara yang sangat kecil, Singapura, mereka leluasa mengeruk pasir dari Indonesia untuk menambah luas daratannya, dalam pelaksanaan kerjasama pertahanan antara kedua negara kita dibuat mengikuti aturan negara kecil tersebut. Kita pun juga tak kuasa melihat geliat ekonomi negara-negara Asia ; Cina, India, Vietnam dan Malaysia yang membombardir produk-produknya ke Pasar Indonesia. Bahkan sekalipun produk mereka racun dan berbahaya bagi kesehatan (permen, obat palsu, mainan anak, dll) kita pun masih mau menerima. Itu semua belum berakhir. Di bidang Olah raga, kita saat ini sudah tidak menjadi negara yang disegani di ASEAN, dibidang andalan, bulu tangkis, kita bukan lagi kandang macan, apalagi sepak bola, hanya menjadi bulan-bulanan. Para pejabat negara pun tidak mau kalah bersaing dalam usaha menjadikan bangsa ini semakin terpuruk. Tingkat pelayanan birokrasi masih kategori buruk di Asia. Para pejabat menjauh dari rakyat.
Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !
Teriakan itu barangkali masih acap kali keras, tapi pekikannya sudah kehilangan semangat apalagi idealisme. Kita adalah bangsa merdeka yang kehilangan prestasi. Kalaupun toh ada prestasi maka hanya korupsi yang kita andalkan. Laporan Transparency International-Indonesia (TII) beberapa waktu lalu tentang IPK (Indeks Persepsi Korupsi) memberikan gambaran betapa sulitnya memberantas korupsi di negeri ini. Para pengusaha yang menjadi responden TII tersebut mengungkapkan, bahwa insiatif suap justru lebih banyak dilakukan aparat. Lembaga Peradilan adalah yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap. Nilainya hingga 100%. Lebih dari 4 dari 10 keluarga di Indonesia harus menyuap demi memperoleh keadilan. Bea cukai berada pada urutan kedua dengan angka 95%, Imigrasi 90%, BPN 84%, Polisi 78%, dan Pajak 76%. Di Pemda, Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana dilaporkan oleh kalangan pelaku usaha, tingkat inisiatif suapnya hingga 84%; disusul Dinas Kimpraswil 82%; pengurusan izin usaha 82%. Hampir seluruh urusan di negeri ini akan sulit jika tanpa uang pelicin. Seorang pengusaha dari Surabaya “menitipkan pesan”, bahwa untuk meloloskan 3 kapal yang bermuatan kayu sampai ke gudang, mereka harus merelakan 2 kapal penuh muatan kayu sebagai “tiket masuk pelabuhan”.
Selama 30 tahun terakhir, sedikitnya ada US$ 40 miliar anggaran pembangunan yang masuk ke kocek pribadi karena perilaku korupsi (Media Indonesia, 31/03/2002). Setiap tahun, lebih dari US$ 1 triliun (lebih dari Rp 8.000 triliun) habis dibayarkan sebagai uang suap dalam berbagai bentuk, terutama di negara-negara berkembang (Forum Keadilan, No. 41, 26 Februari 2007). Bagaikan sebuah virus, korupsi kini sudah menyebar dan mulai berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya di ranah politik, hukum, birokrasi, dan pemerintahan yang tertimpa korupsi. Di bidang pendidikan pun, yang notabene merupakan institusi pencerdasan, pembentukan karakter generasi muda, serta salah satu media penentu masa depan bangsa, tak lepas dari jeratan korupsi. Negara Indonesia berada pada urutan ke-3 sebagai negara terkorup di Asia. Prestasi itu cukup menggembirakan karena beberapa tahun sebelumnya, LSM (lembaga swadaya masyarakat) asal Jerman melakukan survei yang dimuat dalam majalah Der Spiegell, Indonesia adalah negara yang paling korup.

Usia
Ada dua cara untuk mengukur kedewasaan sebuah bangsa. Kedua cara tersebut semua penglihatannya diarahkan pada umur. Yakni, pertama mengukur kedewasaan dari melihat usia sejarah. Meskipun bukan termasuk bangsa berusia tua, namun kita juga bukan lagi bangsa berusia muda. Usia kita sudah 62 tahun. Setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia ibarat bayi yang belajar merangkak, kemudian berdiri dan tumbuh mengarungi rentang jejak kesejarahan. Kita telah melewati banyak hal. Enam kader bangsa telah bergantian memimpin negeri ini. Dari umur sejarah, tentu kita lebih berumur di banding Malaysia, Vietnam maupun beberapa negara Asia yang lain. Artinya, cara pertama ini melihat lebih pada rekam kesejarahan. Kedua, usia aktual. Usia ini adalah usia kekinian berupa pencapaian yang bisa dirasakan sekarang. Cara ini melihat bangsa Indonesia secara lebih utuh dan lebih obyektif mengenai apa yang menimpa dan dialami oleh bangsa Indonesia sekarang. Untuk lebih jernih membangkitkan semangat, maka usia aktual ini menjadi lebih tepat untuk digunakan. Usia ini dalam banyak hal tidak sebanding lurus dengan umur sejarah. Semakin panjang umur sejarahnya, bukan berarti semakin baik kondisi umur aktualnya. Dan itulah yang terjadi di negeri kita. 62 tahun sudah kita merdeka namun penjajahan dalam arti lain masih menggerogoti bangsa ini. Saat ini kita masih saja dijajah oleh kebodohan, ketidaktertiban, kebohongan, korupsi, dan lain hal sebagainya yang akhirnya menyebabkan kesejahteraan belum sampai kepada masyarakat seluruhnya.
Merdeka bukan sekedar punya pemerintahan, punya bendera dan punya lagu kebangsaan. Itu beban sejarah para pendahulu yang telah selesai diemban. Kini bebannya berbeda. Merdeka bagi kita adalah menjamin terselenggaranya distribusi hasil kemerdekaan, meratanya kesejahteraan, terbebasnya bangsa dari kebodohan, kemiskinan dan kelaparan. Merdeka adalah ketika kita mampu berteriak lantang di dunia, menegasikan eksistensi sebagai bangsa besar di hadapan negara manapun, termasuk Singapura dan Australia. Bagi diri pribadi, merdeka berarti adanya kesadaran bahwa ketika kita berbuat curang (penipuan, KKN, penyalahguanaan wewenang, dll), hal tersebut akan merusak pranata sosial yang diidamkan para pendahulu. Merdeka berarti tumbuhnya keyakinan bahwa ada hak orang lain diujung hak kita. Sudah merdekakah kita?

Advertisement